 |
| AKBP Benda Sitepu bersama Konjen Malaysia di Medan |
METROINDOID | MEDAN – Upaya serius dalam menanggulangi isu krusial Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan pergerakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non Prosedural di Sumatera Utara semakin diperkuat melalui Proyek Perubahan SIPLAKAN (Sistem Patroli Kolaboratif Berintegritas).
Setidaknya seperti yang dilakukan AKBP Jenda Kita Sitepu, S.H., Kasubdit Patroli Ditpolairud Polda Sumut dan juga merupakan inisiator SIPLAKAN. Baru-baru ini, ia melaksanakan kunjungan diplomatik dan koordinasi tingkat provinsi untuk memperluas jangkauan kolaborasi proyeknya.
Diantaranya, melakukan kunjungan ke Konsulat Jenderal Malaysia di Medan. Pertemuan ini berfokus pada pembahasan kolaborasi lintas negara dalam memutus rantai TPPO dan memitigasi penyelundupan PMI ilegal yang sering terjadi di perairan Selat Malaka.
Sebagai negara tujuan utama, dukungan dari Konsulat Jenderal Malaysia sangat vital bagi keberhasilan Proyek SIPLAKAN. Konjen Malaysia menyambut baik inisiatif ini dan menyatakan kesiapannya untuk meningkatkan pertukaran informasi dan koordinasi penanganan kasus antara pihak Kepolisian Perairan Indonesia dengan instansi terkait di Malaysia.
“Penanganan TPPO dan PMI ilegal memerlukan solusi yang komprehensif dari hulu hingga hilir. Kolaborasi dengan negara tujuan, dalam hal ini Malaysia, adalah kunci untuk menciptakan deterrent effect yang kuat,” ujar AKBP Jenda, Selasa (4/11/2025).
Selain melakukan kunjungan ke Konsulat Jenderal Malaysia di Medan. AKBP Jenda Kita Sitepu juga melakukan koordinasi di Tingkat Provinsi. Guna medapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah terkhusus Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Dalam kunjungan itu, beliau diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara dan didampingi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).
"Pertemuan ini bertujuan untuk memastikan Proyek SIPLAKAN mendapat dukungan ekosistem di darat, khususnya dalam aspek pencegahan dan perlindungan korban TPPO." terang AKBP Jenda Kita Sitepu.
Lanjut AKBP Jenda Kita Sitepu, membangun sinergi lintas sektor. Proyek SIPLAKAN yang merupakan singkatan dari "Sistem Patroli Kolaboratif Berintegritas" ini bertujuan untuk menciptakan Transformasi Tata Kelola Patroli Perairan Terpadu yang melibatkan berbagai stakeholder dari berbagai sektor (internasional, keamanan, dan perlindungan sosial) untuk menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel.
Dengan adanya dukungan diplomatik dari Malaysia dan komitmen Pemerintah Provinsi Sumut, Proyek SIPLAKAN diharapkan mampu menjadi model efektif dalam memerangi kejahatan transnasional, khususnya TPPO dan penyelundupan PMI ilegal.
Sedangkan Sekda Provinsi Sumut menyatakan dukungan penuh atas Proyek SIPLAKAN, melihatnya sebagai upaya terpadu yang bukan hanya fokus pada penegakan hukum di laut, tetapi juga menyentuh aspek kemanusiaan dan perlindungan masyarakat.
Sementara itu, Kepala DP3A menekankan bahwa kolaborasi ini akan mengintegrasikan data dan upaya perlindungan bagi perempuan dan anak-anak yang rentan menjadi korban TPPO.
“Peran DP3A sangat krusial dalam tahap rehabilitasi dan reintegrasi korban. Kami menyambut baik SIPLAKAN karena proyek ini membuka pintu kolaborasi data dan upaya pencegahan yang lebih terstruktur dengan pihak Kepolisian,” jelas Kepala DP3A.(MI/Hen)
