 |
| Wakil Sekretaris HNSI Sumut Dian Wahyudi |
METROINDO.ID | MEDAN - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara melaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Penyaluran BBM Bersubsidi Tahun 2025 serta pembahasan rencana penyaluran BBM bersubsidi Tahun 2026, di Ruang Data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara, Kamis (15/1/2026).
Rapat ini bertujuan untuk meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran BBM bersubsidi bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan kecil.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara,Ir. Supriyanto, M.M, memimpin langsung rapat ini, dihadiri oleh perwakilan BPH Migas, Pertamina, Polres Pelabuhan Belawan, organisasi nelayan, dan pemilik kapal perikanan berukuran kurang dari 5 GT.
Dalam rapat tersebut, dibahas berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi di lapangan, serta upaya perbaikan mekanisme penyaluran BBM bersubsidi.
"Kami berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyaluran BBM bersubsidi, sehingga dapat mendukung keberlanjutan usaha perikanan dan peningkatan kesejahteraan nelayan di Sumatera Utara," ujar Ir. Supriyanto, M.M
Sementara, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sumatera Utara diwakili oleh wakil sekretaris, Dian Wahyudi, meminta BPH Migas untuk meningkatkan kuota ketersediaan BBM subsidi bagi nelayan.
"Kami mewakili dari DPD nelayan HNSI meminta BPH Migas untuk meningkatkan kuota ketersediaan BBM subsidi bagi nelayan. Terkhusus bagi nelayan di Sumatera Utara," harap Dian.
Penyaluran BBM bersubsidi yang tepat sasaran diharapkan dapat meningkatkan produktivitas nelayan dan pelaku usaha perikanan kecil, serta mengurangi beban biaya operasional mereka. (MI/Usman)
